Fauzi Bowo Pimpin Dewan Penasehat MUI DKI

Tantangan umat Islam yang semakin kompleks, membutuhkan perhatian lebih dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, yang juga harus memainkan peranan sebagai rumah bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Untuk menjawab tantangan itu, MUI DKI melakukan pembenahan struktur organisasi dengan menambah lembaga Dewan Penasehat dalam wadah berkumpulnya para ulama se-DKI tersebut.

Pembentukan Dewan Penasehat MUI DKI sendiri telah dilakukan pada Oktober 2010 lalu. Organisasi ini memiliki 15 anggota, dengan ketua terpilih periode 2010–2015 adalah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Sedangkan posisi sekretaris dijabat KH Muhammad Zainudin.

Dalam rapat koordinasi perdananya yang digelar di ruang Fatahilah, Kanwil Kementerian Agama DKI, yang dihadiri oleh 8 anggota Dewan Penasehat MUI DKI serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemprov DKI, Fauzi Bowo mengatakan, untuk menjadikan MUI sebagai rumah bersama bagi seluruh ormas Islam di DKI maka organisasi ini harus dijalankan secara profesional.

Setidaknya perlu dibuat peraturan atau uraian tugas agar lembaga Dewan Penasehat ini tidak overleap dengan MUI. Misalnya, dalam memberikan nasehat, fatwa atau peringatan pada pemerintah daerah dan masyarakat harus bersinergi dengan MUI DKI. Dewan Penasehat ini juga harus menjalin silaturahmi antar ormas dalam rangka mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ia juga meminta pembinaan kader-kader ulama pun harus lebih ditingkatkan lagi.

“Kita perlu memahami tugas pokok dan fungsi dari Dewan Penasehat. Sebab organisasi yang baik adalah dapat menghindari tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya. Justru organisasi ini harus saling bersinergi dan ini prinsip dasar yang harus dipegang,” ungkap Fauzi Bowo, Selasa (4/1).

Menurutnya, gagasan pemikiran tentang pengembangan organisasi, juga merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Hal ini untuk merespons tuntutan atau tantangan di ibukota yang berkembang begitu dinamis. Terlebih, permasalahan yang timbul saat ini semuanya serba kompleks, karenanya MUI DKI harus menjadi rujukan yang sangat diperlukan oleh masyarakat, dan ini bukan hanya masyarakat yang memeluk agama Islam saja, tetapi seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang yang ada.

“Misalnya dalam menyikapi isu yang terjadi, MUI selalu dilibatkan untuk dimintai pendapat atau fatwanya. Dengan demikian MUI masih tetap menjadi harapan atau referensi induk bagi semua kelompok organisasi,” katanya.

Anggota Dewan Penasehat MUI DKI, AM Fatwa, mengatakan melihat banyaknya dan beratnya beban tugas yang ditanggung oleh organisasi ini, sudah saatnya MUI DKI memiliki sekretariat tersendiri. Sebab, untuk menjalankan organisasi selama ini masih menumpang di Masjid Istiqlal. “Jika ini terwujud maka merupakan suatu penghargaan tersendiri bagi para ulama di DKI,” tandasnya.

sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=42826